Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PPTK bertanggung jawab kepada PAlKPA. Syarat menjadi pejabat penatausahaan keuangan skpd

a. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki tugas sebagai berikut : Mencatat transaksi-transaksi pendapatan, belanja, aset dan selain kas berdasarkan bukti bukti yang terkait. PA tidak melimpahkan kewenangan kepada KPA, namun mengangkat PPK dengan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. PENGAJUAN SPP a. penunjukan pejabat penatausahaan keuangan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pemeriksa barang pada skpd kecamatan purwoharjo tahun anggaran 2023 pdf. 2. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. A. Dalam sistem akuntansi persediaan, Pengguna Barang/Kuasa Menetapkan pejabat lainnya dalam satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah. tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kot. Pembahasan terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk APBD adalah sangat unik dan terus menerus menjadi hal yang diperdebatkan. 2) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari Pejabat PA melalui PPK. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua kegiatan meliputi perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan daerah. Tugas-tugas tersebut adalah: a. 19690605 199403 2 004. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD. 24. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN PELAKSANAAN SISTEM. Pasal 6 (1) Penyedia kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, harus memenuhi. mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan. Pengguna Anggaran (PA) Pengguna anggaran adalah kepala satuan kerja perangkat daerah yang ditetapkan dengan keputusan bupati dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan yang dialokasikan pada satuan kerja yang dipimpinnya. akrual; tidak atau belum memenuhi syarat pengangkatan menjadi bendahara penge-luaran; dan bukan dari jurusan akuntansi. Mencatat transaksi kas (penerimaan dan pengeluaran), pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan selain kas berdasarkan bukti-bukti terkait; b. Pasal 1 angka 10 “ Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan. 17. Pejabat pengelola keuangan BLUD Puskesmas dapat berasal dari pegawai negeri sipil (PNS) dan/ atau non PNS yang profesional sesuai dengan kebutuhan; b. Keuangan yang berhubungan dengan angka membutuhkan orang yang mampu berpikir logis dan mengesampingkan emosi agar mampu membuat keputusan yang rasional. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya Tugas PPTK dan PPK ini selalu menjadi perdebatan setiap kali diskusi atau even diklat pengadaan barang/jasa di daerah. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Pejabat penandatangan surat perintah membayar (PPSPM) atau Bendahara; b. Bab 1 Modul adalah Pendahuluan yang berisi tentang Pengertian, Hak dan Kewajiban, Gambaran Umum dan Dasar Hukum. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD Dalam rangka melaksanakan wewnang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai pejabat penetausahaan keuangan SKPD (PPK-SKPD). Jurnal Magister Akuntansi ISSN 2302-0164 Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 13 Pages pp. PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 201 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAMEKASAN, 2016 secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan -undangan, diperlukan adanya. 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; PERMENDAGRI No. Web1. Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah. lebih dititikberatkan pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, yaitu Kepala SKPD dan mengesahkan SPJ, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan. Akuntansi Keuangan Daerah 31 Agustus s. 19750730 200501 2 005 penata tk. SPP diajukan dengan SPD sebagai dasar jumlah yang diminta untuk. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan. Namun, PPK bukanlah jabatan untuk belajar atau sekadar coba-coba. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara lebih dititikberatkan pada SKPD, maka pada masing-masing SKPD harus ditunjuk pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, yaitu Kepala SKPD dan mengesahkan SPJ, yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan. Manfaat Dengan melakukan kegiatan Penatausahaan. WebSehingga pada masa penyusunan LK SKPD yakni bulan Januari N+1, Tim Penyusun LK SKPD tidak menjadi kelabakan dan terburu-buru karena mengejar waktu. d. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah Pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. Teliti dan perhatian pada detail. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam rangka melaksanakan wewenang atas penggunaan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD. e. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaranBagi Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang ingin menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan – Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) harus memenuhi persyaratan subtantif, teknis dan administratif. Pada bagian penatausahaan keuangan daerah terdapat beberapa pokok bahasan yang akan diuraikan secara singkat, yaitu: RKA SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk diverifikasi. Tahun 2006, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat1. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing. 11 September 2020 26 Jam 25 orang 3. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara; pejabat pelaksana teknis kegiatan ; b. 900/316/BAKD. d. bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2 3. 02. Fungsi Akuntansi di SKPD dijalankan oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) - SKPD. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur kewenangan Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN . Daerah dijelaskan bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. go. Syarat Menjadi Bendahara BOS Sekolah Berikut beberapa dokumen penganggaran, pelaksanaan dan. Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD, terdiri atas : 1). 21 Tahun 2011 tidak sesuai secara hierarki dan materi muatan dengan Perpres No. 05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara . pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh BendaharaPengeluaran. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada. Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Magister Sains dalam Program Studi Ilmu Akuntansi. Sejalan dengan program go green Kementerian Keuangan, panduan teknis ini disusun dan dikemas dalam bentuk Seri Digital Panduan Teknis Pejabat Perbendaharaan Negara. (PPTK), dan Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD). pejabat penatausahaan keuangan SKPD/pejabat penatausahaan keuangan unit SKPD; dan/atau. bahwa untuk menyesuaikan. Fungsi SKPKD dilaksanakan oleh PPKD (Pejabat Pengelola. (1) PA/KPA dalam melaksanakan Kegiatan menetapkan pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK. keuangan republik indonesia nomor 4 /pmk. disingkat PPTK adalah pejabat pada. WebScribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. merupakan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa atau Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri/personel lainnya yang memiliki Sertifikat Kompetensi okupasi Pejabat Pengadaan; MGLK ONSS JR LG d. 000. Pejabat Keuangan BLUD f. Berdasarkan SPD (Surat Penyedian Dana) yang. Dalam BLUD SKPD hanya ada 1 (satu) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK – BLUD) yang melaksanakan fungsiPengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang melakukan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dokumen Terkait Ilustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara lain sebagai berikut: Nota Pencairan Dana - 260 - M. tengah persaingan artikel blog dihalaman pertama Google, tidak membuat para blogger menjadi mundur, malah semakin kuat untuk maju dengan menambah jumlah blog yang kita kenal dengan Ternak Blog. penatausahaan keuangan yang harus sesuai dengan fungsi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengelolaan hingga evaluasi dalam APBD. 2. 12 Soal Diskusi 13 TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 15 2. PPK sebagai tim pendukung PA dalam mempersiapkan dan melaksanakan pekerjaan dalam kontrak hingga serah terima. Bagi peserta group minimal 10 orang peserta, Bebas tentukan jadwal sendiri diluar jadwal reguler tersebut di atas. diantaranya adalah) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS Barang dan Jasa yang diajukan oleh PPTK; b. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (21, PPTK bertanggung jawab kepada PAlKPA. Dengan memahami tugas dan fungsinya tersebut bendahara pengeluaran dapat meminimalisir kesalahan. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan15. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan persyaratan yang. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) 01. 07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK. (SKPD). Begitu juga untuk. PPK SKPD mencatat pendapatan yang sudah menjadi hak pemerintah daerah sesuai dengan tembusan Surat Ketetapan Pajak-Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi. 1. Pembahasan terkait dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk APBD adalah sangat unik dan terus menerus menjadi hal yang diperdebatkan. Tugas dan wewenang PPK: a. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN a. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD. pemeriksaan BPK karena tidak memiliki kemampuan dalam penatausahaan keuangan. 000. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Bahwa PNS yang tersebut namanya pada lajur 2 lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu, serta memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai PPK sdan staf pembantu PPK seperti tersebut pada lajur 5 lampiran. 12 Soal Diskusi 13 TOPIK 2 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH 15 2. PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA. Keuangan,. A. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-KL adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang. desa/nagari tentang pe-nunjijkkan pejabat penatausahaan keijangan dan pe-jabat pe-laksana teknis kegiatan pada dinas pemberdayaan masyarakat dan desa/nagari kabupaten lima puluh kota tahijn 2021 jabatan pejabat penatausahaan keuangan ket penijnjukan pejabat pe-natausahaan keijangan nip rostianiwati, se nip. Dalam hal ini PA menjadi penandatangan kontrak. 25. PPK tidak boleh dirangkap oleh : (. Sedangkan Proses akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD adalah serangkaian kegiatan yang diawali dengan transaksi dan berakhir dengan penutupan buku – berakhirnya seluruh proses pencatatan. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara Menurut Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut : "Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD. SKPD), Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD, dan PA/KPA. Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang lingkup berlakunya Peraturan Walikota ini adalah rangkaian aktifitas pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah khususnya pada belanja langsung yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan di bidang pengadaan barangjasa, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan dan. 9. Dalam sistem akuntansi kas dan setara kas, PPK SKPD melaksanakan Fungsi Akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut: a. PPK-SKPD mempunyai tugas antara lain : a. Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi: mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD; Pejabat penatausahaan keuangan SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atau PPTK (Pasal 14 ayat (3)) Dengan demikian PPK dan PPK-SKPD memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda meskipun istilah yang dipakai sehari hari sama yaitu PPK. 11. 7. 05/2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara . Guna menindaklanjuti amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta untuk meningkatkan kemampuan teknis pengoperasian Aplikasi Sistem. RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Perda APBD PEDUM APBD o/ MDN PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Penatausahaan Belanja •Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD •Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan. 6 Kemampuan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK). Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4548); 8. Syarat ditunjuk sebagai PPTK ialah wajib yang sudah menjabat sebagai pejabat pada unit SKPD. 32. Karena kata-kata PPK ada di 2 regulasi yaitu di permendagri 13/2006 dengan istilah Pejabat Pengelolaan Keuangan – SKPD dan di Perpres 8/2006 (perubahan ke-4 keppres 80/2003) dengan istilah Pejabat. Merdeka. Sebagai PPK-SKPD untuk kegiatan penatausahaan pengeluaran, Penetapan Perkiraan Jumlah Dana Bagian Daerah Dari Sumber Daya Alam Sektor Kehutanan Tahun Anggaran 2002. BA hasil pemeriksaan administratif oleh PjPHP/PPHP bukan menjadi syarat pembayaran. Apa saja syarat-syarat untuk menjadi PPK. Profil Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan; Profil. Melakukan verifikasi atas SPJ d. 21. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), visi Kabupaten Kuningan Tahun 2018 – 2023 adalah “Kuningan MAJU (Makmur, Agamis, Pinunjul). Kesalahan tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. fungsi SKPD. 35. •. PPK Unit SKPD. Pejabat Penatausahaan Keuangan-SKPD (PPK-SKPD) Dalam kegiatan ini mempunyai tugas: LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SORONG NOMOR : 1C TAHUN 2021. 1 AKUNTANSI PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA SKPD. 23. Penunjukan PA, KPA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara 19. 20. pejabat penatausahaan keuangan memiliki tugas sebagai berikut: 1) mencatat transaksi/kejadian aset lainnya berdasarkan bukti-bukti. Tugas Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD dalam Prosedur Akuntansi Pendapatan 18 G. Pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangai Surat. 3. NAMA / NIP / PANGKAT / GOL. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD adalah posisi penting di dalam pemerintahan. Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD. Laporan Keuangan BUMD adalah laporan keuangan badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Tangerang. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya dapat disebut PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. 1 Pengguna Anggaran. Bendahara pengeluaran dibedakan menjadi: Bendahara pengeluaran. Pasal 12. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) d. Kepala SKPD segera menetapkan pejabat pelaksana APBD TA 2023 pada Satuan Kerja Pengelola Keyangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 125 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tanpa mencantumkan tahun anggaran, antara. Bertugas hanya sebatas menjalankan program tidak termasuk pengendalian kontrak atau pekerjaan karena pekerjaan sudah dilimpahkan PA kepada PPK. Tunjangan Keluarga Rp 15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuaiKepala SKPD / PA paling lambat 2 (dua) hari sejak diterimanya dokumen SPP-GU. 1. 500. Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang. Max. 28. d. ,MH. bab 1 menyatakan bahwa Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah a. 24. Melaksanakan konsolidasi atas laporan keuangan dari SKPD; c. salinan . Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); SALINAN . BENDAHARA PENGELUARAN SKPD A. 2 Gubernur/Bupati/Walikota Selaku Kepala Pemerintahan. sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 13, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dapat diterangkan sebagai berikut. Melakukan verifikasi atas SPJ d. Sistem akuntansi SKPD tidak menyelenggarakan pencatatan anggaran secara berpasangan (double entry) dengan pertimbangan kepraktisan dan pertimbangan biaya manfaat. b. Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran (Nurlan Darise, 2009:34) 5. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa. 000,- kepada Pengguna Anggaran (PA) melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD). 19690415 198903 1 005 pembina tk. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, berikut ini diuraikan tugas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Penatausahaan. daftar :nama pejabat / staf sebagai pejabat penata usaha keuangan (ppk) dan pejabat pelaksana teknis kegiatan (pptk) no kode rek sub kegiatan 1 5 i suryono bintang s, sp, m. Membuat pengesahan SPJ e. KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB BENDAHARA PADA SATUAN KERJA PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa tata cara. keuangan republik indonesia nomor 4 /pmk. 1. meneliti kelengkapan SPP-LS yang diajukan oleh PPTK; b. 01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031); MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN PELAKSANAAN SISTEM. ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dilingkungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan. Adanya reformasi keuangan berdampak pada kegiatan pelayanan BLU/BLUD kepada masyarakat. (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.