bukti pemotongan pph pasal 21. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009. bukti pemotongan pph pasal 21

Jika periode penerimaan penghasilan kurang dari satu tahun, maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 harus diberikan pada bulan terakhir atau paling lambat bulan berikutnya setelah berakhirnya periode penerimaan penghasilan. Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; dan/atau melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20. xls (unknown, 6,786 hits) Efaktur Ver 3. Saat Pembuatan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 Instansi Pemerintah . Formulir Laporan Realisasi Repatriasi atau Laporan Realisasi Investasi dan Non Investasi. Berdasarkan peraturan yang memuat tentang PPh Tidak Final, yang menjadi contoh dan objek dari PPh tersebut antara lain: PPh Pasal 21, berupa gaji, upah, honorarium untuk wajib pajak dalam negeri; PPh22, yakni impor, bendaharawan,. Bukti Potong PPh 21 1721-A1 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk 1 tahun pajak atau selama pegawai tetap bekerja pada pemberi kerja selama tahun pajak bersangkutan. Bukti Potong PPh 21. A, dengan rincian penghasilan dan penghitungan PPh 21 sebagai berikut: G. Kemudian, menurut Pasal 9 ayat (2a) UU 11/2020, tarif bunga per bulan akan dihitung. Terima kasih. Bukti Potong Tidak Diterbitkan. Tidak Dapat Mencetak SPT dan Bukti Potong di e-SPT PPh 21. 0. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 menggunakan Aplikasi Bukti Potong. Setelah pemaparan e-bupot Unifikasi, lanjutnya, DJP juga memberikan simulasi penggunaan aplikasi e-bupot. 33. c. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh penggunaan SPT tahunan elektronik (e-SPT) yang semakin meningkat. Dasar Perhitungan PPh 21 Atas Penghasilan Dokter. Jadi, bukti potong pajak adalah suatu dokumen maupun formulir yang digunakan pemotong pajak sebagai suatu bukti atas adanya pemotongan pajak penghasilan. e-SPT Masa PPh. Bagi pegawai tetap atau penerima pensiun berkala, bukti potong dibuat setahun sekali dengan bentuk Formulir 1721 A1 atau Formulir 1721 A2. Pihak rumah sakit memberikan bukti potong PPh 21 kepada dr. MASA PEROLEHAN. Berikut penjelasan fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan perpajakan Anda. NPWP NAMA BUKTI PEMOTONGAN KODE OBJEK PAJAK JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp). zip (unknown, 9,799 hits) Nota Retur. Kecuali PPh Pasal 21 yang bersifat final, sesuai Pasal 25 PER-16/PJ/2016. 3. Melakukan pemotongan PPh Pasal 26 dengan menggunakan tarif tax treaty jika memenuhi PER-25/PJ/2018 dan membuat bukti potong PPh Pasal 26 melalui aplikasi e-bupot PPh pasal 23/26;. Pemberi Kerja tetap harus menerbitkan Bukti Potong 1721 A1/A2 meskipun penghasilan karyawan dalam satu tahun pajak tidak melebihi PTKP. berikut layanan kami terkait payroll dan penghitungan PPh Pasal 21: Menghitung PPh 21 untuk karyawan dan penerima. Baca juga: Cara Lapor SPT Masa PPh Pasal 23. tgl 20 bulan berikutnya. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDAK FINAL) ATAU PASAL 26. Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No 14 Tahun 2013, ada empat jenis formulir bukti potong yang masing-masing punya fungsi berbeda, yaitu: Formulir 1721 A1: bukti potong PPh 21 untuk pegawai tetap perusahaan swasta, pegawai BUMN/BUMD, penerima pensiun, dan penerima tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. mm : diisi masa pajak, Contoh : Masa Pajak Januari 2022 diisi dengan 01 c. 5. Lampiran Penghapusan Piutang PBB. 2. 1. Bagi karyawan yang bekerja untuk negara, baik itu pegawai negeri sipil, TNI, anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya akan menggunakan formulir ini sebagai bukti potong PPh 21 mereka, Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI Dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-281/PJ/1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi telah dijelaskan bahwa Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh pasal 21. Apabila periode penerimaan penghasilan kurang dari satu tahun maka bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1 diberikan pada bulan terakhir atau paling lambat bulan berikutnya setelah berakhirnya periode penerimaan penghasilan. Di akhir tahun pajak, perusahaan sebagai pemotong PPh 21 wajib memberikan bukti potong kepada karyawan tersebut. Menu Referensi. 12. 02) Formulir Pajak Permohonan e-Fin. Dalam Mekanisme Umum-Pemotongan PPh pasal 21 terdapat 2 aspek yaitu penerima penghasilan juga pemberi penghasilan. Bukti Potong PPh 21. bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang diterimanya. Kolom (4), (5) dan (9) hanya diisi dalam pelaporan pemotongan PPh Pasal 21 untuk satu tahun pajak (masa pajak Desember). Login;. 049/ 12. 14. 2. Dokter yang Bekerja Lebih dari Satu Rumah Sakit dan/atau Klinik dan Memperoleh Penghasilan Berkesinambungan. Bagaimana caranya Print Daftar Pemotongan satu masa pajak dan satu tahun pajak PPh 21 di E spt . 29 Juni 2021 | 11:35 WIB KONSULTASI Apakah Insentif PPh Pasal 21 DTP Akan Diperpanjang? Selasa, 22 Juni 2021 | 09:58 WIB KONSULTASI Pembetulan. jenis kelamin : a. Di bukti potong tsb tercantum bruto dan DPPnya. Bukti Potong PPh 21. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 21, pemotong wajib menyetorkan pajak tersebut kepada negara. Apabila mengacu perincian kode objek pajak dalam Formulir 1721-VI, yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 tidak final pada formulir ini terdiri atas 12 jenis penghasilan. Selanjutnya, bagi karyawan/pegawai yang sudah menerima bukti potong dari bendahara gaji maka perlu segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunannya. Berdasarkan peraturan PER-32/PJ/2015,. Jenis Penghasilan yang Terkena Pemotongan PPh 21. 1 . Bukti potong PPh Pasal 21 untuk bukan pegawai dengan penghasilan berkesinambungan menggunakan Formulir 1721-VI dengan kode objek pajak 21-100-09. Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala. DAFTAR PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (TIDA DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan KEMENTERIAN KEUANGAN RI MASA PAJAK : SATU MASA PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK [mm - yyyy] - H. 0. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2. 17 November 2021 at 2:37 pm. Maka penghasilan bruto adalah jumlah pembayaran yang diterima setelah dikurangi gaji atau upah pegawai yang dipekerjakan atau harga material/barang yang diserahkan. JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) memberikan solusi bagi wajib pajak yang melakukan kesalahan saat memotong PPh Pasal 23 sehingga menyebabkan kelebihan pemotongan pajak. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Bukti ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, atau pemotongan PPh Pasal 26; Untuk bupot PPh Pasal 21 (final) menggunakan Formulir 1721-VII. Permasalahan Penggunaan eSPT PPh 21/26 dan Solusinya. Berikut informasi. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2009. Lihat Semua. (F. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang. Kemudian klik 1721-VI Bukti Pemotongan PPh 21 / 26. Tidak diterbitkan bukti potong menunjukkan bahwa tidak ada. Formulir 1721-VI Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 digunakan untuk melaporkan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) atau Pasal 26 atas penghasilan berupa : 1. Ditujukan bagi pegawai yang bekerja untuk negara, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian RI, PNS, pejabat negara, serta. Perusahaan dapat mengunduh format yang disediakan oleh DJP Online kemudian diisi sesuai dengan. Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan. Sekilas Mengenai Bukti Potong PPh 23. Pemotong PPh Pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan. (Pajak Pertambahan Nilai), serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot. Bukti potong PPh yang tidak final tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada waktu. 320. Rekapitulasi Penghasilan. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Instansi Pemerintah adalah dokumen yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut Pajak sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh. Kemudian klik ”ekspor”, “Bukti Potong dan SSP”, selanjutnya pilih file yang akan diekspor yaitu “Pemotongan Pajak Bulanan” untuk input daftar pewagai tetap pada e-SPT dan “Bukti Potong Tidak Tidak Final” untuk input daftar pewagai tidak tetap jika ada. 425. Bukti Potong PPh 21/Formulir 1721 A2 bagi karyawan/pegawai negeri seperti PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Batas pelaporan SPT Pajak Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi adalah setiap tanggal 31 Maret. WP berhak meminta bukti pemotongan PPh Pasal 21 kepada pemotong pajak. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau c. Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) Pada masa Desember, PT Z wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1) kepada Tn. Pemotongan dari PPh Pasal 21/26 harus menyerahkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan, atau yang diperoleh pegawai tetap, baik itu penerima pensiun berkala dengan jangka waktu 1 bulan setelah tahun kalender berakhir. FAQ PPH21; Bantuan. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta bukti pemotongan PPh Pasal 26 setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26. Bukti potong PPh Pasal 23. Apabila Anda berstatus sebagai pegawai tetap dan penerima pensiun yang PPh Pasal 21 nya dipotong oleh pemberi kerja maupun dana pensiun, maka Anda berhak menerima bukti pemotongan setiap awal tahun. Apabila mengacu perincian kode objek pajak dalam Formulir 1721-VI, yang dimaksud dengan PPh Pasal 21 tidak final pada formulir ini terdiri atas 12 jenis penghasilan. Setelah excel impor bukti potong telah selesai disiapkan, berikut langkah - langkah impor bukti potong di dalam sistem : Pada Menu Utama Krishand Payroll, pilih dan klik menu PPh 21 Bulanan. (1) Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama 1 (satu) bulan setelah tahun kalender berakhir. Perbandingan antara rekapitulasi jumlah yang diterima Tn. Bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Bunga Deposito Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro (Final) (f. Ada lima jenis SPT Masa yang dilakukan unifikasi, yaitu: Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Bukti pembayaran PPh Pasal 21/26 dan/atau Bukti Pemindahbukuan, Surat Setoran Pajak, atau sarana administrasi lain. PPh Pasal 21 bulanan= 3. melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak;. Bukti potong PPh Pasal 21/26 yang dimaksud harus dibubuhi tandatangan basah oleh pihak Pemotong Pajak yang umumnya diwakilkan pada pengurus atau direksi perusahaan Bila tidak dikelola. Tarif PTKP Terbaru (PTKP 2021) Pajak Penghasilan Pasal 21. Bukti potong PPh 23 ini didapat jika wajib pajak memiliki penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan. Bukti Potong PPh 21 1721-A1 akan dipakai oleh pegawai tetap dalam melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadi. Pembahasan. Aplikasi e-Faktur Desktop versi 3. 33. 2. Punya NPWP; Memmiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan persyaratan yanag mutlak untuk dapat melaporkan SPT Tahunan. Merupakan bukti pemotongan pajak yang bersifat tidak final. Nomor. 17. 13) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 15 (f. memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang Ditanggung Pemerintah kepada Pejabat Negara, PNS,. 1. Lompat ke isi utama Navigasi kedua. Jenis Formulir untuk Lapor SPT Tahunan Karyawan. (4)PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SPT Masa PPh Pasal 21 dan Pasal 26 (KP. PENERIMA PENSIUN ATAU TUNJANGAN HARI FORMULIR 1721 - A1. a. Pemotongan. Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang atas Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT, atau THT untuk setiap Masa Pajak. D. Pasal 2 ayat (2) huruf a PER-14/PJ/2013 menerangkan Formulir 1721-VI adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 yang tidak final. 000. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2. 2. FOTO : IST. Bukti pemotongan ini dibuat dan diberikan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak kepada karyawan. Berdasarkan peraturan PER-32/PJ/2015, pemberi kerja diharuskan. dalam hal. Bagaimana penerapan penghitungan PPh Pasal 21 untuk penerima hadiah dan penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun? Atas hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan lainnya diterima oleh Wajib Pajak luar negeri selain BUT, dikenakan Pajak. Jurnal pajak penghasilan atau PPh 21 adalah pencatatan dari potongan pajak atas Penghasilan Pasal 21. Redaksi Ortax. Macam-Macam Bukti Potong. 2. Berikut ini bukti potong yang diperoleh dari beberapa jenis pemotongan pajak, di antaranya: Bupot PPh Pasal 21: Pemotongan ini dilakukan pemberi kerja kepada karyawan maupun non karyawan. 6. Arsip Pajak . Jenis-jenis tersebut adalah: Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final)/Pasal 26 (Formulir 1721-VI). Aplikasi PPh 21 . Berikut Tutorialnya: 1. 1/SPT-96) Umum (1) Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak terdaftarSE-51/PJ/1995 tentang Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Dokter Yang Praktek Di Rumah Sakit. Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2013. Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2013. Baca juga: Pajak Restrukturisasi Usaha dengan Cara Merger Perusahaan. 21) Petunjuk Umum: Bukti Pemotongan ini menggunakan format yang dapat dibaca dengan mesin scanner, oleh karena itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini:-. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2. 05) Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online Untuk PNS dan Karyawan Swasta melalui DJP Online 2021. e-SPT Masa PPh Pasal 21-26 Versi 2. 0. Tutorial Hitung Pajak Penghasilan di Kalkulator PPh 21 Klikpajak. PPh terutang = Tarif Pasal 17 x DPP Kalau tidak punya NPWP = Tarif Pasal 17 x DPP x 120%. 08. Sebagai bukti karyawan telah membayar pajak penghasilan yang dipotong melalui pemberi kerja, maka wajib pajak pribadi karyawan tersebut berhak mendapatkan bukti potong pajaknya. Jalankan Program Excel Klik Data Klik From Text kemudian Klik Impor hasil Expor Pemotongan Pajak Bulanan kemudian pilih delimited klik next. Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi Elektronik,. Klikpajak by Mekari akan memberikan panduan lengkap penghitungan juga perhitungan PPh 21 karyawan,. 03/2008). PPh Pasal 23 atau PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan (PPH) yang ada di Indonesia. PPh Pasal 21/26. Pembayaran PPh 21 dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu. /1999 tanggal 17 September 1999 dinyatakan bahwa Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang. Kesalahan Umum Bukti Potong PPh 21 Pegawai. Formulir 1721 VI ini merupakan pemotongan PPh 21 bersifat tidak final, yang dipergunakan oleh pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, atau pemotongan PPh Pasal 26. PEMBAYARAN, PELAPORAN DAN BUKTI. Pengertian Bukan Pegawai. Tentu saja mereview kertas kerja penghitungan PPh 21 setiap bulan, menyiapkan argumentasi dan bukti pendukung, formalitas bukti potong dan validitas lainya diperlukan dalam mengelola kewajiban PPh 21. DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 (FINAL) Formulir ini digunakan untuk melaporkan pemotongan PPh dengan bukti pemotongan menggunakan formulir 1721-VII JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S. 2. Jwb: – Berdasarkan PMK 254/PMK. 3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 23; dan b. Semoga informasi mengenai cara. zip (unknown, 12,681 hits) Bukti Pemungutan PPh Pasal 22. 1. 0. Bukti Potong PPh 21/ Formulir 1721 A2 bagi pegawai negeri seperti TNI, Polri, PNS dan pensiunan maupun. Bukti. PPh pasal 21 merupakan salah satu jenis PPh yang paling sering ditemui di masyarakat. meminta bukti pemotongan PPh Pasal 15 ; melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dalam suatu tahun buku ke dalam SPT Tahunan PPh, dan melampirkan daftar pemotongan PPh Pasal 15 yang telah dipotong final. 1. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai. 1. Pelaksanaan pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pensiunan dilakukan oleh badan yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c. Merupakan bukti pemotongan pajak yang bersifat tidak final. 000,- dan Ria berhak atas bukti potong PPh Pasal 21 yang akan menjadi kredit pajak dalam perhitungan PPh yang masih harus dibayar dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Tama. 03/2018 tentang Surat Pemberitahuan. Huruf H. 0. (4)Bukti potong 1721 VII ini untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final. Overview; Visi, Misi, Tujuan, dan Maklumat Pelayanan. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, terdapat empat jenis bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dengan format sebagai. e-SPT Masa PPh Pasal 4(2) versi 2. Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain Pegawai Tetap dan penerima pensiun berkala setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 26. Tidak hanya e-Filing PPh 21, zaman sekarang, wajib pajak juga tak perlu repot saat menghitung PPh 21 (menyiapkan SPT Masa PPh 21) dan membayar pajak terutangnya. Penghasilan tersebut meliputi gaji, upah, honor, tunjangan, hingga pembayaran lain dengan nama dan bentuk yang berkaitan dengan jabatan, kegiatan, dan jasa yang dilakukan. "Sesuai Perdirjen tersebut, memang. 500.